Aktivis Kemanusiaan Surati Presiden, OKI, dan PBB Terhadap Nasib Pengungsi Rohingya

TuguLangsa - Sejumlah aktivis dari solidaritas masyarakat Aceh untuk Kemanusiaan dan Perdamaian (ASHP) mengirim surat keprihatinan terhadap nasib pengungsi Rohingya, masing-masing kepada Presiden RI, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor PT Pos Indonesia Cabang Banda Aceh, Rabu (20/5).

Juru Bicara ASHP, Wirduna Tripa kepada media mengatakan, pengiriman surat tersebut untuk meminta Presiden RI, OKI melalui perwakilannya di Indonesia, dan PBB melalui perwakilannya di Indonesia agar memperhatikan nasib manusia perahu tersebut.

“Kami, masyarakat Aceh, merasa penting untuk mendesak dengan memberikan surat kepada lembaga tertinggi itu,” katanya. Menurut Wirduna, tuntutan yang disampaikan melalui surat kepada tiga lembaga tersebut berbeda-beda, sesuai dengan wewenangnya.

Dengan alasan kemanusiaan, pihaknya mendesak ketiga lembaga itu memberikan perhatian lebih dengan caranya masing-masing terhadap etnis minoritas muslim Rohingya yang mengalami penindasan oleh Pemerintah Myanmar sejak 1962.

“Kami mendesak presiden agar melakukan diplomasi dengan Pemerintah Myanmar untuk membahas konflik di negara itu terhadap etnis Rohingya. Untuk sementara waktu, kita juga meminta kepada presiden agar segera memfasilitasi pengungsi Rohingya yang terdampar di daratan Aceh,” ujar Wirduna.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mereka imbau untuk aktif mengajak negara-negara ASEAN bersama-sama menyelesaikan konflik etnis yang terjadi di Myanmar. Bila perlu, kata Wirduna, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi juru runding dalam penyelesaian konflik tersebut.

Desakan yang sama juga disampaikan kepada OKI yang bermarkas di Jeddah, Arab Saudi. Pihaknya meminta agar mengajak organisasi-organisasi negara Islam dunia, organisasi HAM internasional, dan PBB untuk menyelesaikan konflik yang menidas umat muslim Rohingya di Myanmar. “OKI harus mengajak negara-negara Islam agar mengintervensi PBB dan Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan penindasan terhadap etnis minoritas muslim,” ungkap dia.

Sementara untuk PBB, pihaknya meminta kepada dewan keamanan internasional yang berkantor di New York, Amarika Serikat, agar serius menyelesaikan konflik dan mengusut kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Myanmar.

Selain itu, PBB didesak memberi pengakuan secara yuridis kepada etnis Rohingya sebagai warga negara yang sah Myanmar. Sehingga, etnis tersebut bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak dari pemerintah Myanmar. “Kita berharap surat kita diterima dan disahuti oleh ketiga lembaga tersebut,” tandasnya. (mz) | Serambi Indonesia