Kawasan Mangrove Kota Langsa Butuh Perhatian Serius

LANGSA – Kawasan mangrove kuala langsa memutuhkan perhatian serius dari segala pihak, hal ini terungkap dalam Fokus Grube Diskusi (FGD) perlindungan kawasan ekosistem mangrove langsa yang di selengarakan oleh pemko langsa dan Lembaga Pengelola Pesisir (LPPM) Meuseuraya di aula Cakradonya, Langsa—dalam hari puncak peringatan Hari Bumi 2015.

Hadir sebagai nara sumber Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ir Herudojo Tjiptono MP. Senator asal Aceh, Rafly dan Wali Kota Langsa.

Acara FGD ini merupakan bagian dari Kunjungan kerja rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diikuti Kepala Balai Mangrove Wilayah II Sumatera dan Kalimantan, Karjono dan Darmawi dari BPDAS Krueng Aceh.

Ir Herudojo mengatakan, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia. Dimana permasalahan mangrove yang paling banyak adalah alih fungsi kawasan. “Saya salut dengan komitmen Wali Kota yang ingin mengembangkan kawasan mangrove di Langsa sebagai tujuan wisata dan pendidikan,” kata Heru.

Dikatakan, peran ekosistem mangrove juga sebagai tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga dan juga sebagai tempat menyediakan hasil hutan, sebagai tempat wisata alam. “Mangrove juga menjadi tempat penyimpanan karbon yang tinggi, penyerap polutan, serta sebagai peneliti dan pendidikan,”  kata Herudojo Tjiptono.

Ia menambahkan, Kementerian siap memfasilitasi program usulan Pemerintah Kota Langsa untuk mendukung kebijakan pelestarian mangrove di pantai timur Aceh. “Kami akan selalu membantu, terutama di police-nya,” kata Herudojo.

Sementara itu, Rafli mengatakan, persoalan mangrove harus ada penangan yang terintegritas yakni dengan melibatkan semua stakeholder sehingga mangrove dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Ia menambahkan, pemerintah menjadi media atau fasilitator untuk memberikan efek yang baik, output yang dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk bersama-sama membudidayakan mangrove, sehingga terciptanya lapangan kerja yang layak dan baik untuk masyarakat. “Hutan itu harus bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan,” katanya. Karena itu, Rafly menyarankan agar lahirnya masterplan pengelolaan kawasan mangrove Kuala Langsa, sehinga pembagunan lebih terarah dan berpihak pada kearifan lokal.

Wali Kota Langsa, Tgk Usman Abdullah SE dalam sambutan mengatakan, ia berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait segera merealisasikan kegiatan pemulihan kawasan hutan mangrove. “Pemerintah daerah sangat terbatas dalam pendanaan, karena itu, Pusat harus komit dengan mengembangkan mangrove Langsa sebagai satu-satuya situs mangrove yang masih ada di Aceh,” pungkas Wali Kota Langsa. (Ratno Sugito)