Pemerintah Harus Mengamankan Kawasan Pelepasliaran Orangutan
PEMERINTAH HARUS MENGAMANKAN KAWASAN PELEPASLIARAN ORANGUTAN
untuk disiarkan pada tanggal 17 Pebruari 2011.
Principal COP, Hardi Baktiantoro menyatakan sebagai berikut:
“Yayasan BOS telah melakukan yang terbaik untuk orangutan, mulai dari melakukan penyelamatan hingga merehabilitasinya. Rehabilitasi orangutan bukanlah upaya yang mudah dan murah. Tidak setiap orangutan berhasil direhabilitasi karena berbagai sebab, misalnya cacat atau mati karena sakit. Setiap orangutan membutuhkan dana sekitar 3500 USD per tahun”
“Pelepasliaran juga tidak gratis karena kawasannya dianggap sebagai kawasan komersial sama halnya dengan kawasan Hak Pengusahaan Hutan. Yayasan BOS harus membayar sekitar 1,5 juta USD untuk kawasan pelepasliaran di Muara Wahau. Ironisnya, tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah.”
“Bagi orangutan, nihilnya jaminan keamanan dari pemerintah seperti keputusan untuk mengirim mereka ke Ladang Pembantaian. Secara umum, Muara Wahau adalah kawasan dengan tingkat kejahatan kehutanan yang massive. COP mendokumentasikan bagaimana pembangunan jalur rel kereta api untuk transportasi batubara dari Miao ke Sepaso telah memporakporandakan hutan yang kaya keanekaragaman hayati.
Kerusakan semakin meluas karena para spekulan tanah membabat hutan dan mengklaim tanah, mengikuti jalur rel kereta api yang dibuat. Para penebang kayu illegal, baik masyarakat maupun perusahaan terus beroperasi. Perburuan menjadi semakin mudah dilakukan karena perusahaan - perusahaan kelapa sawit tidak berhenti membabat hutan. Perburuan seringkali dilakukan di kawasan - kawasan hutan konservasi milik perusahaan kelapa sawit.
Sepanjang tahun 2010, COP terpaksa mengevakuasi 4 orangutan yang ditangkap masyarakat setempat dari kawasan - kawasan hutan yang telah porak poranda. Ya, hanya orangutan saja karena kami tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk menolong satwa liar langka dan dilindungi lain seperti beruang dan owa. Orangutan kemudian dikirimkan ke Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja yang dikelola oleh Yayasan BOS.
Hanya waktu yang akan membuktikan, apakah orangutan - orangutan liar yang tersisa di sana masih bisa bertahan atau tidak.”
Kerusakan semakin meluas karena para spekulan tanah membabat hutan dan mengklaim tanah, mengikuti jalur rel kereta api yang dibuat. Para penebang kayu illegal, baik masyarakat maupun perusahaan terus beroperasi. Perburuan menjadi semakin mudah dilakukan karena perusahaan - perusahaan kelapa sawit tidak berhenti membabat hutan. Perburuan seringkali dilakukan di kawasan - kawasan hutan konservasi milik perusahaan kelapa sawit.
Sepanjang tahun 2010, COP terpaksa mengevakuasi 4 orangutan yang ditangkap masyarakat setempat dari kawasan - kawasan hutan yang telah porak poranda. Ya, hanya orangutan saja karena kami tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk menolong satwa liar langka dan dilindungi lain seperti beruang dan owa. Orangutan kemudian dikirimkan ke Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja yang dikelola oleh Yayasan BOS.
Hanya waktu yang akan membuktikan, apakah orangutan - orangutan liar yang tersisa di sana masih bisa bertahan atau tidak.”
“Situasi serupa saat ini sedang mengancam orangutan ex rehab di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jambi. Barito Timber Pacific mengancam orangutan yang dilepasliarkan oleh Sumatran Orangutan Conservation Project (SOCP).”
Berkenaan dengan situasi tersebut, COP merekomendasikan:
- Pemerintah Indonesia hendaknya memandang kawasan pelepasliaran orangutan sebagai obyek vital nasional seperti halnya perkebunan kelapa sawit dan tambang batubara. Kawasan pelepasliaran harus dijaga oleh aparat keamanan karena menyangkut asset negara.
- Kementerian Kehutanan sudah seharusnya menugaskan Polisi Kehutanan untuk menjaga kawasan pelepasliaran dari ancaman penebang liar dan pemburu. Penugasan ini hendaknya gratis sebagai bukti komitmen pemerintah pada upaya konservasi orangutan. Tidak seharusnya Kementerian Kehutanan meminta bayaran pada upaya - upaya perlindungan orangutan.
- Pemerintah Indonesia menata ulang kawasan di sekitaran kawasan pelepasliaran orangutan. Situasi di Jambi tidak perlu terulang lagi di Kalimantan. COP yakin bahwa tidak sulit bagi Kementerian Kehutanan untuk meminta komitmen dan peran serta perusahaan - perusahan yang memiliki konsesi di sekitar kawasan pelepasliaran untuk turut serta dalam upaya pengamanan orangutan ex rehabilitasi.
Informasi lebih rinci harap menghubungi
Hardi Baktiantoro di 08121154911 atau email: orangutanborneo@me.com
Silakan menghubungi Wahyuni di kompas@me.com untuk mendapat video dan foto resolusi tinggi.
Centre for Orangutan Protection adalah kelompok yang beraksi langsung untuk melawan kejahatan dan kekejaman terhadap orangutan. Bagi kami, setiap orangutan adalah pribadi yang berarti.
